Ini adalah skenario paling ekstrem: Kementerian BUMN dibubarkan sepenuhnya. Dalam visi ini, pengelolaan BUMN akan diserahkan sepenuhnya kepada profesional perusahaan, dengan pengawasan ketat dari lembaga independen atau bahkan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, mengurangi intervensi politik yang sering menghambat kinerja, dan mendorong BUMN untuk beroperasi layaknya entitas bisnis murni yang efisien dan akuntabel.
Inti dari pembubaran Kementerian BUMN adalah untuk menciptakan otonomi penuh bagi perusahaan negara. Dengan tidak adanya kementerian yang mengintervensi operasional harian, direksi BUMN dapat mengambil keputusan strategis dan taktis lebih cepat, merespons dinamika pasar tanpa birokrasi yang berbelit. Ini akan meningkatkan kelincahan dan daya saing BUMN di tengah persaingan yang semakin ketat.
Pengelolaan BUMN yang diserahkan sepenuhnya kepada profesional perusahaan akan berfokus pada prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik (GCG). Direksi akan bertanggung jawab penuh atas kinerja finansial, operasional, dan strategis. Indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan berbasis pasar akan menjadi tolok ukur kesuksesan, mendorong akuntabilitas yang tinggi dari jajaran manajemen.
Peran pengawasan akan beralih ke lembaga independen atau langsung ke DPR. Lembaga independen dapat berfungsi sebagai “watchdog” yang memastikan BUMN beroperasi sesuai aturan, transparan, dan tidak menyimpang dari tujuan negara. Sementara itu, pengawasan oleh DPR akan memastikan BUMN tetap melayani kepentingan publik dan bertanggung jawab kepada rakyat, menciptakan sistem check and balance yang kuat.
Tujuan utama dari skenario ini adalah peningkatan transparansi. Dengan tidak adanya Kementerian BUMN, proses pengambilan keputusan dan laporan kinerja BUMN diharapkan akan lebih terbuka dan mudah diakses publik. Ini akan mengurangi potensi korupsi dan kolusi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi dan integritas pengelolaan BUMN secara keseluruhan.
Pengurangan intervensi politik juga menjadi harapan besar. Dalam model saat ini, BUMN seringkali menjadi alat politik atau sumber daya yang rentan terhadap kepentingan tertentu. Dengan pembubaran kementerian dan pengawasan independen, tekanan politik diharapkan dapat diminimalisir, memungkinkan BUMN untuk fokus pada tujuan ekonomi dan pembangunan, menjaga integritas bisnis mereka.
Meskipun skenario pembubaran Kementerian BUMN menjanjikan efisiensi dan transparansi, tantangannya sangat besar. Diperlukan kerangka hukum yang kokoh, mekanisme pengawasan yang efektif, dan budaya korporasi yang kuat. Proses transisi harus dikelola dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dan disrupsi yang berbahaya bagi operasional.