Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekali lagi menyampaikan peringatan yang sangat penting kepada seluruh pengusaha yang bergerak di sektor industri pangan mengenai betapa krusialnya aspek keamanan produk yang mereka hasilkan bagi kesehatan dan keselamatan konsumen secara luas. Keamanan pangan bukan hanya sekadar tanggung jawab etis dan moral yang melekat pada setiap pelaku usaha, melainkan juga merupakan aspek legal dan normatif yang secara tegas wajib dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Produk pangan yang terjamin keamanannya akan secara signifikan membangun dan memelihara kepercayaan yang kokoh dari para konsumen, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada citra dan keberlanjutan bisnis.
BPKN secara khusus menyoroti bahwa setiap pengusaha di sektor pangan memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses produksi, yang dimulai dari pemilihan dan pengadaan bahan baku yang berkualitas, berlanjut ke proses pengolahan yang higienis, hingga tahap pengemasan yang aman dan distribusi yang tepat, harus sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini secara spesifik meliputi pemeliharaan kebersihan dan sanitasi fasilitas produksi, penggunaan bahan baku yang terjamin kualitasnya dan aman, penggunaan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan regulasi dan dalam batas yang diperbolehkan, serta penyediaan informasi produk yang lengkap, jelas, akurat, dan jujur kepada konsumen melalui label dan media informasi lainnya.
Kelalaian sekecil apapun dalam menjaga dan memastikan keamanan pangan dapat berakibat sangat fatal dan merugikan, baik secara langsung terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen yang mengonsumsi produk tersebut, maupun secara tidak langsung terhadap reputasi, citra merek, dan kelangsungan jangka panjang dari usaha itu sendiri. BPKN dengan tegas menekankan bahwa para pengusaha yang terbukti mengabaikan aspek krusial ini dapat dikenakan berbagai sanksi hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, serta berpotensi besar kehilangan kepercayaan dari para konsumen setia mereka, yang notabene merupakan aset utama dan fondasi keberhasilan bisnis yang tidak ternilai harganya.