Peluncuran buku Jokowi’s White Paper baru-baru ini telah menjadi magnet diskusi yang menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya para pengamat politik dan teknologi informasi. Buku ini, yang diklaim memuat catatan capaian dan visi pemerintahan, segera memicu reaksi dan Kritik Publik yang beragam. Salah satu tokoh yang secara vokal memberikan pandangannya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Dalam sebuah acara bedah buku yang diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, Roy Suryo tidak hanya hadir sebagai akademisi tetapi juga membawa wayang Petruk, sebuah simbol yang kaya makna dalam tradisi Jawa, untuk mengilustrasikan pandangannya.
Acara bedah buku yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil tersebut menjadi ajang untuk menguji narasi yang dibangun dalam Jokowi’s White Paper. Menurut Roy Suryo, wayang Petruk yang dibawanya melambangkan sosok rakyat jelata yang jujur, lugu, dan seringkali menjadi juru bicara bagi kebenaran. Ia menekankan bahwa meskipun buku tersebut menyajikan data dan statistik yang impresif mengenai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ekonomi digital, penting bagi penulis dan pemerintah untuk mendengar suara Petruk—yaitu Kritik Publik yang datang dari akar rumput. Ia secara spesifik mempertanyakan akurasi beberapa klaim data terkait penetrasi internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), yang menurut pengamatannya di lapangan masih jauh dari target yang disajikan dalam buku.
Analisis mendalam terhadap Jokowi’s White Paper mengungkapkan bahwa buku ini berfokus kuat pada transformasi digital dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, Kritik Publik yang mengemuka seringkali menyoroti isu kesenjangan implementasi. Salah satu peserta diskusi, Dr. Anisa Rahmawati, seorang dosen ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menggarisbawahi bahwa narasi keberhasilan harus diimbangi dengan pengakuan atas tantangan di sektor hak asasi manusia dan kebebasan sipil selama periode pemerintahan tersebut. Dr. Anisa, dalam paparannya yang berdurasi 30 menit, menantang agar Jokowi’s White Paper tidak hanya menjadi dokumen post-factum yang memuji, melainkan juga harus menjadi bahan evaluasi yang jujur.
Dalam responsnya, tim penulis buku yang diwakili oleh Staf Khusus Kepresidenan, Bapak Hadi Wijaya, yang hadir secara daring, menyambut baik Kritik Publik yang konstruktif. Bapak Hadi menjelaskan bahwa Jokowi’s White Paper disusun berdasarkan data resmi dari kementerian dan lembaga negara dan bertujuan menjadi warisan gagasan untuk pemerintahan berikutnya. Ia juga mengakui bahwa wayang Petruk yang dibawa Roy Suryo adalah pengingat penting bahwa kebijakan tingkat tinggi harus selalu relevan dan membumi. Acara bedah buku ini, yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, menegaskan bahwa proses politik yang sehat membutuhkan dokumen yang transparan dan kesediaan elite politik untuk menghadapi masukan dan Kritik Publik secara terbuka.